LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI, Dr. Rieke Diah Pitaloka, mengatakan penguatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) pada Tahun Anggaran 2027 harus dipandang sebagai investasi strategis negara untuk memperkuat keadilan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga kedaulatan negara, memperkuat penegakan hukum, serta menjamin perlindungan hak-hak warga binaan pemasyarakatan.
Hal itu dikatakan Rieke Diah Pitaloka dalam Rapat Kerja Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Kemenimipas Tahun Anggaran 2027, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, (17/6/2026).
Dijelaskan Rieke, Kemenimipas merupakan kementerian baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 dan memiliki mandat strategis di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 13 sampai dengan Pasal 14, serta Pasal 17 sampai dengan Pasal 18.
Karena itu, dia menilai pembahasan pagu indikatif maupun usulan tambahan anggaran Tahun 2027 tidak boleh semata-mata dilihat dari sisi administratif anggaran, melainkan harus diukur berdasarkan kemampuan kementerian dalam memperkuat pelayanan publik, penegakan hukum, keamanan negara, perlindungan hak warga binaan, dan kontribusinya terhadap penerimaan negara.
“Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 157 Tahun 2024 memiliki mandat strategis di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan. Karena itu, pembahasan pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran Tahun 2027 harus diukur dari kemampuan kementerian memperkuat pelayanan publik, penegakan hukum, keamanan negara, perlindungan hak warga binaan, dan penerimaan negara,” ujar Rieke.
Dalam pembahasan anggaran, politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, pagu indikatif Kemenimipas Tahun 2027 sebesar Rp20,12 triliun memang meningkat dibandingkan pagu Tahun 2026 yang sebesar Rp18,29 triliun. Namun demikian, peningkatan tersebut harus ditempatkan dalam konteks semakin kompleksnya tugas dan tanggung jawab kementerian pasca pembentukannya.
Dia menyoroti berbagai tantangan yang akan dihadapi Kemenimipas pada tahun-tahun mendatang, mulai dari implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, transformasi digital layanan, penguatan pengawasan keimigrasian, hingga reformasi sistem pemasyarakatan secara menyeluruh.
Karena itu, lanjutnya, usulan tambahan anggaran sebesar Rp5,23 triliun memiliki dasar kebutuhan yang kuat dan relevan dengan tuntutan pelaksanaan tugas kementerian.
“Peningkatan pagu harus dibaca dalam konteks semakin besarnya beban tugas pasca pembentukan kementerian baru, implementasi KUHP dan KUHAP baru, transformasi digital, penguatan pengawasan keimigrasian, serta reformasi sistem pemasyarakatan. Karena itu, usulan tambahan anggaran sebesar Rp5,23 triliun memiliki dasar kebutuhan yang kuat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Rieke juga memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja Kemenimipas, baik dari sisi penyerapan anggaran maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Dikatakannya, realisasi anggaran Tahun 2025 mencapai Rp17,92 triliun atau sekitar 95 persen dari pagu yang tersedia. Sementara itu, realisasi PNBP mencapai Rp10,46 triliun atau 160,45 persen dari target yang telah ditetapkan.
Lebih lanjut, hingga 15 Juni 2026, realisasi PNBP telah mencapai Rp4,59 triliun atau 53,84 persen dari target Rp8,52 triliun.
Menurut Rieke, capaian tersebut menunjukkan bahwa Kemenimipas bukan hanya menjalankan fungsi pelayanan publik dan penegakan hukum, tetapi juga berperan sebagai salah satu kontributor penting terhadap penerimaan negara.
“Capaian tersebut menunjukkan bahwa Kemenimipas tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan dan penegakan hukum, tetapi juga menjadi kontributor penting penerimaan negara,” katanya.
Meski demikian, dia mencatat realisasi anggaran Tahun 2026 yang mencapai 37,24 persen dari pagu Rp18,29 triliun masih dipengaruhi oleh karakteristik belanja kontraktual serta adanya blokir anggaran sebesar Rp1,267 triliun yang perlu segera diselesaikan agar tidak menghambat pelaksanaan program-program strategis.
Rieke menegaskan, dari perspektif tugas dan fungsi kementerian, perhatian terbesar perlu diberikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Ia menjelaskan bahwa implementasi KUHP dan KUHAP baru akan memperbesar peran pembimbingan kemasyarakatan, reintegrasi sosial, serta berbagai bentuk alternatif pemidanaan yang menjadi arah baru sistem peradilan pidana Indonesia.
Karena itu, kata Rieke, penguatan anggaran tidak boleh hanya berfokus pada lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan negara (Rutan), tetapi juga harus memberikan perhatian khusus kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai ujung tombak sistem pemasyarakatan modern.
“Implementasi KUHP dan KUHAP baru akan memperbesar peran pembimbingan kemasyarakatan, reintegrasi sosial, dan alternatif pemidanaan. Karena itu, penguatan anggaran tidak boleh hanya berfokus pada Lapas dan Rutan, tetapi juga Balai Pemasyarakatan sebagai ujung tombak sistem pemasyarakatan modern,” ungkap Rieke.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran DPR RI, Dr. Rieke Diah Pitaloka menyampaikan enam rekomendasi strategis.
Pertama, mendukung peningkatan pagu anggaran Kemenimipas Tahun 2027 dan mendorong Kementerian Keuangan mempertimbangkan capaian PNBP yang melampaui target sebagai dasar penguatan pagu indikatif, termasuk percepatan penyelesaian blokir anggaran program strategis.
Kedua, memberikan prioritas pada penguatan anggaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, termasuk lapas, rutan, dan terutama bapas dalam rangka implementasi KUHP dan KUHAP baru, mengingat besarnya tanggung jawab pembinaan, pengamanan, pelayanan kesehatan, perlindungan hak warga binaan, serta reintegrasi sosial.
Ketiga, mendukung refocusing anggaran untuk pelayanan dan fasilitas kesehatan di lapas, rutan, dan bapas serta memperkuat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, rumah sakit daerah, dan puskesmas guna menjamin layanan kesehatan yang layak dan berkelanjutan.
Keempat, mendorong alokasi anggaran untuk harmonisasi regulasi implementasi KUHP dan KUHAP baru, termasuk penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Tata Kelola Keimigrasian Nasional Terintegrasi guna memperkuat integrasi data, pengawasan orang asing, meningkatkan akuntabilitas layanan publik, serta meminimalisasi celah korupsi dalam tata kelola keimigrasian.
Kelima, mendorong percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rehabilitasi Pasca Putusan Pidana Narkotika sebagai respons terhadap kondisi overcrowding lapas yang saat ini lebih dari 52 persen penghuninya merupakan narapidana kasus narkotika, sekaligus mendukung pendekatan rehabilitatif dan reintegrasi sosial yang lebih efektif.
Keenam, mendorong penataan kebijakan tunjangan risiko bagi sumber daya manusia Pemasyarakatan dan Keimigrasian berdasarkan tingkat risiko tugas, beban kerja, tanggung jawab jabatan, ancaman keamanan, serta kondisi geografis wilayah kerja, dengan afirmasi khusus bagi petugas yang bertugas di wilayah perbatasan, pulau terluar, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta satuan kerja berisiko tinggi.
Rieke menegaskan, penguatan Kemenimipas bukan semata persoalan kelembagaan maupun peningkatan anggaran, melainkan bagian dari upaya memperkuat kehadiran negara dalam melindungi masyarakat, memberikan pelayanan publik yang berkualitas, serta menegakkan hukum yang berkeadilan.
“Kemenimipas yang kuat bukan sekadar kebutuhan kelembagaan, melainkan syarat hadirnya negara yang melindungi, melayani, dan menegakkan hukum secara berkeadilan,” pungkasnya.
Komentar