Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal mendesak pemerintah meninjau kembali pembangunan proyek jalan tol Padang Pariaman, Bukittinggi di Sumatera Barat hingga ke Kota Pekanbaru.
Menurut politikus Oartai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pembangunan jalan tol yang mangkrak tersebut ternyata disebabkan oleh rendahnya nilai pembebasan tanah, jauh dari tarif dasar Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku.
“Saya meminta kepada Pimpinan DPR RI untuk disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk memberikan ganti pembebasan lahan yang nilai tawarnya menguntungkan masyarakat,” kata Refrizal, lewat interupsinya dalam Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta, Senin (4/3/2019).
Refrizal menegaskan, masyarakat di daerah pemilihannya siap memberikan lahan yang dibutuhkan pemerintah dengan catatan ganti untung, bukan ganti rugi.
Selain itu, Wakil Rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Barat II itu juga mengungkapkan keberatan masyarakat mengenai mahalnya tarif dasar listrik di Sumatera Barat. Ia menyatakan, masyarakat Sumbar merasa keberatan apabila harus membayar tarif senilai Rp300 ribu, yang awalnya hanya Rp120 ribu.
“Mungkin bagi daerah-daerah lain yang kaya, kenaikan tarif listrik tersebut tidak menjadi masalah. Namun, bagi masyarakat di daerah pemilihan saya, kenaikan tarif listrik tersebut sangat memberatkan, ditambah rendahnya kualitas listrik yang sering padam,” ujar Refrizal.
Dijelaskannya, fakta tersebut dia dapat melalui reses, bahwa masyarakat di Sumbar mengeluhkan tentang mahalnya tarif tiket pesawat dan harga kargo udara, yang menyebabkan banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merasa tertekan. Mahalnya kargo udara, menyebabkan penjualan UMKM menurun.
“Di daerah pemilihan saya, saya mendengar banyak UMKM yang sistem angkut oleh-olehnya hanya mampu dibawa menggunakan pesawat dan tidak bisa diangkut melalui kontainer. Hal ini saya minta tolong disampaikan kepada pemerintah,” pungkas dia.
Komentar