Jakarta – Wakil Ketua DPR M. Azis Syamsuddin menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa-Bali dimulai 11 hingga 25 Januari 2021 merupakan langkah tepat untuk mendukung program vaksinasi dan menciptakan herd immunity di Indonesia.
“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk bersinergi agar Pemda dapat menerbitkan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Daerah untuk menunjang PPKM, sehingga PPKM berjalan efektif dan efisien dalam menurunkan angka pertumbuhan kasus Covid-19,” kata Azis dalam rilisnya, Jumat (8/1/2021).
Politikus Partai Golkar itu meminta Pemda wajib kooperatif dan mendukung PPKM serta menerbitkan peraturan pelaksana untuk menunjang kebijakan tersebut.
Menurutnya, Pemda juga harus dapat bersinergi dengan TNI dan Kepolisian guna meningkatkan pengawasan dalam implementasinya.
“Pastikan masyarakat menaati aturan, menjalankan protokol kesehatan, dan berikan sanksi tegas bagi pelanggar,” ujarnya.
Azis menjelaskan vaksin Covid-19 telah didistribusikan ke sejumlah daerah di Indonesia dan tinggal menunggu Emergency Use of Authorization (EUA) dari BPOM dan sertifikasi halal dari MUI.
Menurut dia, lonjakan kasus Covid-19 akan menghambat keberhasilan program vaksinasi pemerintah sehingga PPKM merupakan langkah yang tepat untuk mendukung program vaksinasi dan menciptakan herd immunity di Indonesia.
“Tetap waspada dan tetap menerapkan disiplin yang tinggi, semoga program vaksinasi pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien serta dapat segera menekan lonjakan kasus Covid-19,” imbuhnya.
Komentar