oleh

Fotokopi KTP Syarat Vaksin, Ketua DPR: Tolong, Jangan Persulit Warga

Liputan.co.id, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan semua prosedur teknis vaksinasi yang berhubungan dengan data pribadi penerima vaksin sangat berpotensi menyebar ke mana-mana.

Untuk itu, Puan mengingatkan pemerintah menutup semua celah terjadinya kebocoran data penerima vaksinasi Covid-19.

“Jangan sampai fotokopi KTP elektronik, sebagai syarat vaksinasi bocor dan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab,” kata Puan, dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/7/2021).

Puan menambahkan, bukan hal yang baru data pribadi seperti e-KTP disalahgunakan mereka yang tak bertanggungjawab untuk tindak pidana. Seperti pinjaman online fiktif atau bahkan sampai pembobolan rekening bank.

“Kan kasihan kalau tiba-tiba warga yang e-KTP-nya tercecer dan disalahgunakan tiba-tiba ditagih oleh pinjaman online, padahal dia tidak pernah meminjam uang tersebut,” ujarnya.

Menurut politikus PDI Perjuangan itu, jika yang dibutuhkan dari e-KTP warga hanyalah validasi data pribadi sebagai calon peserta vaksinasi, seharusnya warga hanya diminta menunjukkan e-KTP asli saja. “Petugas di lapangan kan tinggal memasukkan data pribadi dari e-KTP asli warga ke Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19. Kalau terverifikasi berarti datanya valid dan boleh divaksin,” lanjutnya.

Oleh karena itu, Puan meminta para penyelenggara vaksinasi di lapangan tidak mempersulit warga calon peserta vaksinasi untuk menyediakan syarat fotokopi e-KTP. Terlebih dalam pentunjuk teknis yang dikeluarkan Kemenkes juga tidak mensyaratkan butki fisik tersebut.

“Tolonglah penyelenggara vaksin di lapangan, jangan mempersulit warga dalam keadaan yang sudah sulit begini. Di zaman sekarang sudah serba digital, sebisanya kurangi syarat dokumen fisik yang berisi data pribadi warga,” pintanya.

Lebih lanjut, Puan menjelaskan, potensi kebocoran data pribadi warga negara lewat fotokopi e-KTP adalah salah satu hal yang diadvokasi DPR lewat Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang masih dibahas oleh pemerintah. “Meski belum rampung, saya optimis RUU PDP yang akan melindungan privasi warga akan segera disahkan,” imbuhnya.

Puan menjelaskan, RUU PDP belum disahkan karena masih ada perbedaan pendapat antara DPR dan pemerintah mengenai kedudukan lembaga otoritas pengawas perlindungan data pribadi.

DPR menurut Puan ingin lembaga tersebut berdiri independen dan bertanggungjawab kepada Presiden, sementara pemerintah ingin lembaga tersebut berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Pengawasan tidak cukup di bawah pemerintah, karena pemerintah juga berperan sebagai pengelola data pribadi. Perlu lembaga independen untuk menghindari potensi konflik kepentingan tersebut,” pungkas Puan.

Diketahui, RUU PDP yang sudah melalui tiga kali masa sidang dan dua kali perpanjangan ini, akan dibawa dalam rapat evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 antara DPR dan pemerintah pada Agustus nanti.

“DPR tentu akan terus berupaya mensahkan RUU PDP demi mewujudkan kedaulatan data pribadi setiap warga negara,” imbuhnya.[liputan.co.id]

Komentar