Liputan.co.id, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah serius memperbaiki komunikasi publiknya kepada masyarakat, terutama selama penanggulangan pandemi Covid-19, terkait dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Puan Berharap, teguran Presiden Joko Widodo kepada jajarannya tentang perbaikan komunikasi publik untuk benar-benar dijalankan dan jadi kenyataan.
“Perbaiki komunikasi publik, termasuk kejelasan siapa yang pegang komando komunikasi ini. Isi pesan dan cara penyampaiannya pun harus jelas, tepat, dan tidak punya celah distorsi sekecil apa pun, terutama terkait dengan keputusan pemerintah,” kata Puan, dalam keterangan persnya, Minggu (18/7/2021).
Semua upaya untuk sosialisasi, edukasi, dan persuasi, lanjut Puan, harus terus dan makin diintensifkan. “Terutama untuk menyampaikan program pemerintah ke depan, mulai dari bagaimana turunan program hingga pelaksanaannya, serta manfaatnya yang jelas bagi publik,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menyayangkan selama beberapa waktu ini ruang publik justru diramaikan oleh polemik yang kontraproduktif bagi penanggulangan pandemi Covid-19. Terlebih lagi, sejumlah polemik malah dipicu oleh pernyataan pejabat negara.
“Harusnya ruang publik kita lebih banyak diisi oleh informasi-informasi yang bermanfaat buat masyarakat yang sedang isoman, yang sedang mencari tempat perawatan, obat-obatan, dan oksigen. Bukan justru diisi riuh yang bikin keruh,” ujar Puan.
Padahal, tegasnya, komunikasi publik pemerintah merupakan salah satu kunci penting dalam pelaksanaan PPKM Darurat dan penentuan hasil kebijakan itu. “Jangan malah mengeluarkan pernyataan yang membuat bingung rakyat dan memperkeruh situasi,” ujar Puan.
Selain itu, Puan juga meminta pemerintah melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam mensosialisasikan program penanganan pandemi. Tak cukup di tingkat nasional, pelibatan tokoh masyarakat dan pemuka agama ini juga harus sampai di lingkup masyarakat terkecil, di daerah, di akar rumput, dan perkampungan-perkampungan.
“Kepastian dan kepercayaan kepada otoritas adalah dua hal yang sekarang semakin penting dan sangat dibutuhkan rakyat. Tumbuhkan dukungan rakyat dengan menjadi otoritas yang bisa dipercaya. Kalau rakyat percaya, program pemerintah akan otomatis diikuti,” kata Puan.
Alumnus FISIP UI itu mengatakan, tidak bisa membayangkan jika ruang publik terus diisi oleh polemik yang kontraproduktif selama masa-masa darurat ini. Oleh karenanya, dia meminta semua pihak menahan diri dan mengedepankan komunikasi yang simpatik.
Garis komando dalam komunikasi publik pemerintah harus diimbangi dengan kesinambungan dalam cara aparat dan jajaran pemerintah di lapangan saat menjalankannya. “Yang di lapangan juga harus penuh persuasi. Jangan sampai yang di atas memicu polemik dan di lapangan tidak simpatik saat melaksanakan tugasnya,” kata Puan.
Puan menyadari efek pandemi seperti kelelahan juga tidak sepenuhnya bisa dihindari oleh jajaran pemerintah dan aparaturnya. Namun, ini adalah tugas bersama untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia. “Marilah kita semua sama-sama menahan diri untuk tidak memantik polemik yang tidak berfaedah,” ujarnya.
Diketahui, Jumat (16/7/2021), Presiden Joko Widodo menegur soal komunikasi publik para pejabat terkait pandemi Covid-19. Presiden menyebut, pernyataan tidak sensitif dari pejabat publik akan membuat rakyat frustasi di tengah situasi pandemi.(liputan.co.id)
Komentar