oleh

Cegah Kerugian Masyarakat Lebih Besar, Polri Diminta Dalami Asuransi Unit Link

Liputan.co.id, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pihak kepolisian untuk mendalami laporan masyarakat terkait maraknya kasus kerugian investasi nasabah asuransi yang terhubung dengan produk asuransi (Unit Link). Menurut Dasco, Polri perlu mengambil tindakan karena ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

“Bila perlu, mengambil tindakan tegas guna membantu masyarakat agar dana nasabahnya tersebut dapat dikembalikan, sebagaimana mestinya,” kata Dasco, dalam rilisnya, Kamis (21/10/2021). Sebelumnya, Dasco telah menerima aduan dari masyarakat terkait produk asuransi Unit Link.

Dikatakan Dasco, dalam persoalan tersebut, nasabah tidak bisa disalahkan 100 persen, dan pihak perusahaan asuransi juga tidak bisa dibenarkan 100 persen. Dalam praktiknya, penyampaian produk asuransi Unit Link oleh agen marketing asuransi hanya terfokus pada penyampaian ilustrasi hasil investasi yang menggiurkan, sehingga tidak sedikit nasabah yang merasa terkelabui.

Ia menyampaikan, para agen asuransi yang menawarkan produk Unit Link seringkali hanya menggunakan ilustrasi dengan asumsi hasil investasi yang tinggi. “Jadi, pada saat ditawarkan oleh agen marketing yang ditekankan adalah ilustrasi keuntungan dari investasi. Lalu tanda tangan ilustrasi dan membayar, kemudian barulah polis asuransi datang. Nah, polis itu selain tulisannya kecil-kecil dan dokumennya banyak, jadi tidak dibaca lagi, karena kan ilustrasinya sudah dijelaskan dan juga sudah ditandatangani,” ungkap Dasco.

Belakangan diketahui bahwa yang dianggap asuransi hari tua atau asuransi kesehatan, ternyata bukan asuransi, tetapi diinvestasikan. Parahnya lagi, lanjut Dasco, layanan nasabah produk asuransi Unit Link banyak yang bersebelahan dengan layanan nasabah bank sehingga hal tersebut banyak diasumsikan oleh masyarakat bahwa produk Unit Link adalah produk bank. Padahal, asuransi unit link itu bukanlah produk bank yang dimaksud.

“Hal seperti ini yang perlu diluruskan dan saya minta Kepolisian Negara Republik Indonesia bertindak cepat untuk mencegah kerugian yang lebih besar yang timbul di masyarakat,” ujar politikus Partai Gerindra itu.

Selain itu, Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan ini mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera membuat aturan teknis yang lebih komperhensif dan ketat terkait dengan hal tersebut.

“Secara keseluruhan perkembangan Unit Link ini luar biasa. Apa yang diperlukan? Adanya regulasi teknis yang mengatur secara lebih komperhensif dan ketat guna menjamin kepastian hukum dan kepentingan bersama, baik itu perusahaan asuransi mau pun nasabah atau pemegang polis,” pungkasnya.[liputan.co.id]

Komentar