Dukung Pernyataan Bagir Manan, Fachrul: Tolak Perpanjangan Presiden Tiga Periode

Liputan.co.id, Bandung – Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi menyatakan sepakat dengan pernyataan Guru Besar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UNPAD Profesor Bagir Manan, dalam Seminar Publik Padjajaran Law Fair XIII, secara daring, Jumat (26/11/2021).

Menurut Fachrul, perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode melanggar konstitusi dan merusak semangat reformasi 98.

“Dalam UUD 1945 Pasal 7 disebutkan: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Namun, opsi tiga periode Presiden dengan kondisi bangsa saat ini belum diperlukan dan itu melanggar konstitusi serta menjurus kepada skenario oligarki,” ujarnya.

Alumni FISIP Universitas Indonesia itu mengatakan, untuk langkah keluar sebenarnya di era pandemi Covid ini untuk menghindari malakapetaka adalah harus mengembalikan konstitusi sebagai kekuatan hukum sebagai negara hukum, sebab Indonesia bukan negara kekuasaan.

Fachrul Razi menjelaskan, para elite politik di lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah nyaman dengan posisinya saat ini.

“Ada indikasi kekuatan oligarki ingin menguasai Republik dengan menguasai semua, baik politik, hukum dan ekonomi. Sehingga, situasi tersebut dimanfaatkan untuk memperpanjang masa jabatan menjadi tiga periode, padahal jelas-jelas Presiden Jokowi telah menolak dirinya menjadi Presiden selama tiga periode,” ujarnya.

Senator asal Aceh itu mengusulkan, solusinya adalah amendemen konstitusi dengan revitalisasi PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara), penguatan DPD RI dan penguatan sistem Presidensial dengan adanya calon presiden independen dan penghapusan presidential threshold.

“Penghilangan sistem presidential threshold (ambang batas) di satu sisi telah berdampak positif untuk perkembangan demokrasi Indonesia. Sistem ini dapat memulihkan hak-hak dasar warga dalam konstitusi (remedy of constitutional rights) yang pernah dilukai dengan adanya presidential threshold. Banyaknya manfaat yang akan didapat oleh partai-partai bukan mayoritas agar bisa mengusulkan calon presidennya masing-masing, dan juga membuat pilihan presiden pun makin beragam. Dengan adanya penghapusan PT akan lebih mempermudah presiden untuk melaksanakan tugas pemerintahan, disebabkan tidak terjadinya intervensi partai lainnya yang dominan dalam parlemen,” pungkas Fachrul.[liputan.co.id].

Komentar