LIPUTAN.CO.ID, Bogor – Forum Parliamentary Speakers’ Summit atau P20 yang digelar pada 5 hingga 7 Oktober 2022 nanti di Kompleks Parlemen, Jakarta, dirancang untuk memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan dan implementasi hasil-hasil pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-17 G20 yang dihelat Bali pada 15-16 November 2022.
Demikian dikatakan Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen atau BKSAP DPR RI, Achmad Hafisz Tohir, dalam Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI bertajuk “Peran Pers dalam Menyukseskan P20: Stronger Parliaments For Sustainable Recovery“, yang diinisiasi oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI bekerjasama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), di Bogor, Jawa Barat, Jumat (16/9/2022).
“Konferensi Tingkat Tinggi Ke-17 G20 di Bali dan P20, sama-sama ingin mendorong upaya pemulihan yang berkelanjutan. Artinya, peran Parlemen diarahkan untuk mengawal agar pemulihan ini bisa sustainable. Parlemen menyediakan dukungan politik, menjembatani kepentingan masyarakat, dan memastikan berbagai agenda nasional maupun global bisa diimplementasikan dengan tepat di tingkat masyarakat,” kata Hafisz.
Isu-isu yang mendesak untuk mendapatkan prioritas lanjut politikus Partai Amanat Nasional atau PAN itu, antara lain pemulihan pasca-pandemi yang sangat berkaitan erat dengan pembangunan yang berkelanjutan dan transisi menuju ekonomi hijau.
“Dua isu ini menjadi konsen global saat ini, dimana Covid-19 telah mengganggu laju pembangunan global yang ditargetkan melalui pencapaian SDGs pada tahun 2030. Demikian halnya dengan ekonomi hijau,” sambung Hafisz.
Anggota Komisi XI DPR RI itu menjelaskan, pada tataran global, transformasi ekonomi disepakati menjadi salah satu cara untuk mengatasi perubahan iklim.
“Ini juga sangat relevan dengan kepentingan Indonesia untuk terus mendorong transisi ekonomi untuk adaptasi perubahan iklim sambil tidak meninggalkan upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi,” ungkap Hafisz.
Ditegaskan Hafisz, isu prioritas P20 juga diarahkan untuk mendiskusikan berbagai persoalan global yang dihadapi saat ini. Seperti halnya perfect storms berupa perubahan iklim, ancaman krisis pangan dan energi, stagflasi, serta berbagai ancaman keamanan yang disebabkan oleh ketegangan geopolitik dan geoekonomi.
“Pemulihan pasca pendemi juga membutuhkan kepemimpinan politik yang efektif dan representatif yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam beberapa titik, Covid-19 tentunya dianggap menciptakan rintangan bagi pelaksanaan fungsi demokrasi,” ujarnya.
Isu tersebut imbuhnya, sangat penting untuk diangkat agar pemulihan pasca pandemi juga menjadi momen untuk memperkuat demokrasi dan peran Parlemen.
“Agenda pemulihan juga harus menyasar berbagai kelompok terdampak termasuk upaya untuk meningkatkan inklusi sosial, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Ini merupakan hal yang juga krusial bagi berbagai upaya pemulihan pasca pandemi, baik pada tingkat global maupun lokal,” pungkasnya.[liputan.co.id]_(Fas)
Komentar