oleh

Hentikan Liga 2 dan 3, Bukti PSSI Inkonsistensi

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Liga 2 dan Liga 3 tahun 2022-2023 secara resmi dihentikan oleh PSSI. Keputusan tersebut diambil melalui rapat Exco yang berlangsung di Kantor PSSI, Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Arena, Kamis (12/1/2023) lalu.

Menyikapi hal tersebut tersebut, Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda menilai keputusan tersebut adalah bukti terbaru amburadulnya pengelolaan liga sepak bola di Tanah Air.

“Keputusan federasi (PSSI) menghentikan penyelenggaraan Liga 2 dan Liga 3, lalu menghapus degradasi Liga 1, bukanlah hal yang mengejutkan. Keputusan-keputusan kontroversial tersebut toh sudah sekian kali terjadi dan menjadi bukti nyata inkosistensi federasi dalam mengelola sepak bola di Indonesia,” kata Syaiful Huda, Senin, (16/1/2023).

Menurutnya, keputusan itu tentu akan memunculkan protes dari pemain dan pemilik klub, seperti pemilik klub Liga 2 dan Liga 3. Sebab, mereka merasa keputusan itu tidak adil. Terlebih, harapan untuk bisa naik ke Liga 1 pupus begitu saja. “Selain itu, nasib pemain Liga 2 dan Liga 3 kian tidak jelas dan mendapatkan fasilitas sesuai kontrak juga tidak terwujud,” tegasnya.

Politikus PKB itu menilai hal yang wajar prestasi tim nasional tidak kunjung membaik. Kontroversi penghentian Liga 2 dan Liga 3 menurutnya, menjadi bukti atas ketidakjelasan tata kelola kompetisi sepak bola di Indonesia. Padahal, federasi juga sudah melakukan banyak langkah instan dengan menaturalisasi pemain dari berbagai negara.

“Prestasi Timnas yang baik salah satunya harus lahir dari organisasi yang sehat, transparan, dan akuntabel. Kualitas liga atau kompetisi itu juga menentukan prestasi Timnas yang baik,” tegas Huda.

Huda juga menyayangkan, seharusnya setelah Tragedi Kanjuruhan, fokus stakeholder sepak bola di Indonesia adalah mengevaluasi besar-besaran terkait cetak biru pengelolaan sepak bola Tanah Air.

Dia menilai, harus ada perubahan mendasar terhadap tata kelola kompetisi, kejelasan kepemilikan klub, hingga kejelasan kualifikasi pengurus federasi.

“Tetapi, jatuhnya korban hingga 135 jiwa tidak cukup menjadi pengingat bahwa sepak bola Indonesia membutuhkan perubahan mendasar. Sehingga, ada keputusan kompetisi diputar dan sekarang sebagian dihentikan kembali,” ujarnya.

Komisi X DPR, lanjutnya, akan mempertimbangkan pemanggilan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta PSSI ke DPR. Menurutnya, perlu ada penjelasan penghentian roda kompetisi Liga 2 dan 3 di Indonesia.

“Selain itu, kami juga akan kembali mempertanyakan arah perbaikan pengelolaan sepak bola di Tanah Air,” pungkas Huda.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi menyampaikan bahwa keputusan penghentian tersebut diambil berdasarkan berbagai faktor. Dia mengatakan tidak dilanjutkannya Liga 2 juga didasari adanya permintaan dari klub.

Selain itu, Yunus juga mengatakan hal itu pun karena adanya rekomendasi dari tim transformasi sepak bola Indonesia. Seusai tragedi Kanjuruhan, tim transformasi menemukan sarana dan prasarana stadion klub Liga 2 belum memenuhi syarat.

Komentar