DPR RI dan Pemerintah Bentuk Tim Panja Revisi Kedua UU Informasi dan Transaksi Elektronik

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Komisi I DPR RI bersama pemerintah akan membuat Panitia Kerja atau Panja untuk merevisi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari usai Rapat Kerja dengan Menkominfo dan Menkumham, di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (13/2/2022).

“Ya, kita baru selesai Raker dengan Menkominfo dan Kemenkumham, dalam hal ini diwakili oleh PLT Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Ham, Kominfo hadir sendiri, Pak Menteri. Kita mendengarkan penyampaian Pemerintah atas rencana Rancangan Undang-Undang Perubahan kedua atas Undang-Undang ITE,” kata Kharis.

Politikus PKS itu menjelaskan, setelah membuat Panja, DPR RI akan menyusun Daftar Isian Masalah (DIM) sebagai sandingan dari berbagai fraksi yang nantinya akan dikompilasi dan kemudian dikirim ke Pemerintah. Setelahnya, baru akan dilaksanakan rapat Panja.

Selain itu, Komisi I DPR RI akan mengundang sejumlah pakar maupun pelaku yang terlibat dengan ITE guna menerima masukan masukan dari masyarakat.

“Kita mungkin akan panggil beberapa pakar juga atau mungkin para pelaku UU ITE yang ada di Indonesia, mereka akan memberikan masukan agar undang-undang revisi perubahan kedua itu bisa menjadi lebih baik, pungkasnya.

Komentar