LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid berharap tidak ada pihak yang melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam rangkaian Pemilu 2024 yang saat ini tengah berlangsung.
Demikian dikatakan Jazilul dalam acara Dialektika Demokrasi bertajuk “Nomor Urut Pasangan Capres Telah Ditetapkan, Saatnya Menuju Kampanye Damai”, di Media Center DPR R, Senayan, Jakarta Kamis (16/11/2023).
“Komisi I DPR RI sudah membuat Panitia Kerja Netralitas TNI, tapi saya yakin aparat akan menggunakan akal sehat. Kita tidak menuduh selama ini, cuma berharap agar kekuasaan yang diamanatkan oleh rakyat dan juga dibiayai oleh rakyat tidak disalahgunakan ketika pesta rakyat,” kata Jazilul.
Lebih lanjut, Gus Jazil sapaan Jazilul Fawaid mengutip pernyataan Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu yang menyampaikan bahwa Pemilu harus ‘Luber’ dan ‘Jurdil’ serta terpuji. Sedangkan asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil telah termaktub dalam Pasal 2 UU Pemilu.
Wakil Ketua MPR RI itu menyatakan, jika ada penyalahgunaan kewenangan dalam Pemilu 2024 maka akan menjadi preseden buruk yang dapat berdampak pada Pemilu selanjutnya.
“Memang Pemilu LUBER dan JURDIL itu tema dari dulu, saya pikir di samping itu kita perlu JURDIL, LUBER dan terpuji. Jujur adil dan terpuji karena ternyata ketika saya lihat fakta proses ada hal-hal yang tidak terpuji seperti yang juga disampaikan Pak Masinton,” ungkapnya.
Anggota Komisi III DPR RI ini menegaskan, hal-hal yang dapat menghilangkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara harus dihindari.
Ditegaskannya, ada ongkos yang harus dibayar mahal apabila masyarakat tak lagi percaya pada institusi demokrasi.
“Proses yang tidak terpuji dihindari apalagi dapat mengakibatkan ketidakpercayaan kepada lembaga-lembaga, tidak percaya kepada MK, tidak percaya kepada KPK, tidak percaya sama Presiden, tidak percaya sama DPR, itu nanti munculnya anarkis,” tegasnya.
Karena ujar Gus Jazil, semua pihak harus menghindari perbuatan yang tercela yang mengakibatkan orang tidak lagi percaya pada institusi demokrasi. “Mahal ongkosnya kalau itu terjadi,” imbuhnya.
Terakhir, Gus Jazil kembali mengingatkan bahwa apabila ada penyalahgunaan kewenangan dalam Pemilu 2024 maka akan menjadi preseden yang buruk yang dapat berdampak pada Pemilu selanjutnya.
Komentar