Politikus PKS: Terkendala UU Ciptaker, UU Pariwisata Tak Bisa Dirubah

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyatakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata atau UU Kepariwisataan selayaknya dirubah, tidak cukup dengan mekanisme revisi. Alasannya UU tersebut sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan teknologi dan dunia wisata saat ini dan ke depan.

Hal itu dikatakan Ledia dalam Forum Legislasi bertajuk “Menilik Urgensi RUU Kepariwisataan”, di Ruang PPID, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

“Idealnya UU Kepariwisataan ini dirubah, tapi terbentur dengan regulasi pembuatan UU, yaitu bila ada pasal yang menyangkut dengan UU Cipta Kerja, maka pasal tersebut tidak bisa dirubah. Maksimal hanya revisi, bukan penggantian,” kata Ledia.

Meski hanya bisa direvisi, lanjut politikus PKS itu, RUU Pariwisata dilakukan dengan paradigma baru yaitu berkelanjutan, bukan sekedar menambah kunjungan wisatawan.

“Revisi Undang-Undang Pariwisata menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi komunikasi, karena pariwisata pendukung ekonomi setelah energi dan mineral,” tegasnya.

Selain itu kata Ledia, RUU Kepariwisataan juga mengusulkan satu badan baru yang berada langsung di bawah Presiden serta memuat sejumlah pasal untuk memberikan pelindungan kepada pemandu wisata.

Bahkan RUU Pariwisata ini juga memayungi prinsip keberlanjutan dunia kepariwisataan Indonesia. “Misalnya wisata alam yang sangat diminati. Tapi karena kepentingan investasi maka kawasan tersebut dieksploitasi jadi kawasan industri,” ujarnya.

Terakhir, Ledia berharap agar RUU Pariwisata ini bisa naik klaster dari sekarang klaster 3 yang sejajar dengan UU Pemuda dan Olahraga. “RUU Pariwisata ini minimal masukan di klaster 2, sejajar dengan UU Kebudayaan di klaster dua sehingga cakupannya bisa lebih luas,” imbuhnya.

Komentar