LIPUTAN.CO.ID, Bali – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI berharap, PT. PLN (Persero) tetap mampu menjaga kinerja dan menjalankan penugasan Negara di tengah meningkatnya subsidi listrik dan kompensasi.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron, di sela evaluasi kinerja subsidi dan kompensasi sektor kelistrikan oleh PT. PLN (Persero) bersama sejumlah subholding, yakni PT. PLN Energi Primer Indonesia (PLN-EPI), PT. PLN Indonesia Power (PLN-IP), dan PT. PLN Nusantara Power (PLN-NP) di Kota Denpasar, Bali, Senin (4/5/2026).
“Kami melanjutkan pertemuan dengan PT. PLN untuk mendalami subsidi dan kompensasi. Karena subsidi meningkat terus, kompensasinya apalagi meningkat dengan sangat besar, tentu kami ingin mendorong PT. PLN tetap handal dan tetap menguntungkan, menghasilkan fiskal bagi negara,” kata Herman.
Politikus Partai Demokrat itu menjelaskan, kebutuhan ekspansi listrik hingga ke seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan perbatasan, menuntut kesiapan pembiayaan yang kuat dan tata kelola yang akuntabel. Sedangkan skema penugasan yang ada saat ini masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan operasional.
“Pada sisi lain PT. PLN juga harus terus melakukan ekspansi supaya bisa mengalirkan listrik ke seluruh warga negara Indonesia, ke seluruh pelosok negeri, ke perbatasan. Ini otomatis butuh anggaran, butuh akuntabilitas, butuh kemampuan secara keuangan, secara finansial,” ujarnya.
Herman juga menyoroti proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Pesanggaran, Bali, yang terkendala keterlambatan pembangunan dan belum optimalnya pasokan gas, dinilai perlu segera diselesaikan agar tidak berdampak pada efisiensi biaya energi.
“Oleh karenanya kami dorong dulu dari sisi efisiensi, termasuk hasil temuan-temuan BPK terhadap PLTMG yang ada di Bali yaitu di Pesanggaran, yang pertama pembangunannya agak molor, yang kedua akibat dari tidak terselesaikannya penyediaan gas yang saat ini disuplai dari kapal,” ungkapnya.
Herman menilai penggunaan bahan bakar berbasis minyak dalam jangka panjang berpotensi meningkatkan beban biaya, terutama di tengah fluktuasi harga energi global. “Oleh sebab itu, kesiapan pasokan energi primer, khususnya gas, menjadi perhatian penting ke depan,” tegasnya.
Ditegaskannya, peran BAKN DPR sebagai penghubung berbagai kepentingan lintas sektor guna mendorong solusi yang konstruktif bagi keberlanjutan PLN.
“Kami (BAKN) ingin melahirkan solusi-solusi yang tepat supaya PLN sebagai perusahaan listrik negara, sebagai korporasi milik negara bisa terjaga keberlangsungannya,” pungkasnya.
Komentar