Jakarta, liputan.co.id – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta menyatakan kompetisi antara usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pasar tradisional dengan pelaku usaha pasar modern semakin berat. Karena itu Oesman meminta Pemerintah membatasi ruang gerak ritel modern.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua DPD RI saat memimpin Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI tahun 2017, guna mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo, di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (16/8/2017).
“Kami mengharapkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah segera menata ulang tata kelola dan sistem perizinan usaha mikro, kecil dan menengah dan memberlakukan pembatasan beroperasi-nya ritel modern hanya sampai di Ibu Kota Provinsi,” kata Oesman.
Selain itu, OSO nama keren Oesman Sapta juga menilai penting memecahkan soal kesenjangan ekonomi dengan cara segera menyeselesaikan RUU Perkoperasian. “Kelanjutan pembahasan RUU ini seharusnya dibahas dengan melibatkan tripartit sebagaimana yang diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” ujarnya.
Lebih lanjut, OSO memahami bahwa upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi memerlukan biaya yang besar. DPD ujarnya, mendorong Pemerintah melakukan ekstensifikasi basis pajak untuk meningkatkan tax ratio karena masih banyak cara untuk memungut pajak melalui tata cara yang lebih murah.
Di samping itu ujarnya, DPD juga mendorong diversifikasi sumber-sumber pembiayaan domestik tanpa harus menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Dia ingatkan, bahwa pada saat krisis ekonomi 1998, negara ini sudah berbuat sangat banyak melindungi perbankan dan dunia usaha, antara lain, melalui pengucuran dana obligasi rekap sehingga perbankan dan dunia usaha sudah sehat dan stabil.
“Dari mimbar ini kami ingin mempertanyakan, apa balas budi perbankan dan dunia usaha terhadap Pemerintah dan negara-bangsa ini. Apakah perbankan dan dunia usaha masih tega mengambil keuntungan sebesar-besarnya di tengah beban yang semakin menggunung yang dihadapi oleh Pemerintah dan rakyat,” tanya OSO.
Komentar