oleh

DPD RI Minta Masyarakat Lokal Dilibatkan Dalam Pembangunan IKN

Jakarta – Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Agustin Teras Narang mengatakan rencana pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta ke Kalimantan Timur pada tahun 2024 nanti harus melibatkan masyarakat lokal secara menyeluruh. Dengan pelibatan tersebut menurut Teras Narang, maka masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton.

Demikian dikatakan Teras Narang saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite I DPD RI dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) serta Pemenang Desain IKN dari Urban+, di Ruang Rapat Komite I DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta, Selasa (18/2/2020).

“Semua pihak harus berkomitmen jika ingin pemindahan Ibu Kota Negara dapat terwujud secara baik pada tahun 2024 nanti. Saya melihat ada keterbatasan waktu jika mau mewujudkan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur pada 2024 nanti. Saat ini kami ingin tahu, sejauh mana Kementerian PUPR telah mempersiapkan segala proses untuk pembangunan Ibu Kota Negara itu?,” kata Teras Narang, didampingi Wakil Ketua Komite I DPD RI Abdul Kholik.

Sedangkan Senator Indonesia asal Provinsi Kalimantan Timur Awang Ferdian Hidayat mewakili masyarakat Kalimantan Timur menyatakan optimis pemindahan Ibu Kota Negara akan terwujud. “Ini menyangkut citra bangsa, kita jangan khawatir karena semua pihak pasti akan semaksimal mungkin mewujudkan ibu kota baru ini ini. Kita harus optimis, dan saya yakin masyarakat Kalimantan Timur mendukung,” tegas Awang.

Dalam RDP, Senator Indonesia asal Sulawesi Tengah Abdul Rachman Thaha sependapat dengan Senator Indonesia lainnya yang menganggap pentingnya kekuatan landasan hukum pemindahan Ibu Kota Negara sehingga dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya. “Persoalan aturan saya setuju, undang-undangnya harus kuat dan berkesinambungan hingga kepemimpinan selanjutnya. Kemudian persoalan lainnya desain harus berdasarkan kearifan lokal. Persoalan pendanaan juga perlu kejelasan,” imbuhnya.

Menyikapi hal tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga mengungkapkan, saat ini PUPR melalui Pokja Penyiapan Infrastruktur IKN sudah menyusun kajian konsep desain IKN dengan mempelajari ke berbagai negara yang melakukan telah melakukan pemindahan ibu kota. “Rencana yang dikejar pada tahun 2024 pindah nanti adalah zona inti pusat pemerintahan yaitu, Istana Kepresidenan, Legislatif, Yudikatif dan sarana infrastruktur dasar penunjang lainnya,” ungkap Danis.

Pemenang Desain Ibu Kota Negara yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR diwakili oleh Ardzuna Sinaga dari Tim Urban+ mengungkapkan bahwa konsep gagasan desain karya mereka sangat menunjukkan identitas dari Indonesia sendiri. “Nama Nagara Rimba Nusa Berawal dari “Nagara” yang berarti sebuah ibu kota, kemudian “Rimba” yakni mengenai hutan tropis Indonesia yang menjadi satu di antara hutan terbesar di dunia, dan “Nusa” sebagai salah satu konsep dari ribuan pulau yang menyatu,” imbuh Ardzuna.

Loading...