Jakarta, Liputan.co.id – Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional, Viva Yoga Mauladi menyayangkan pernyataan Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat, yang menebar permusuhan kepada partai politik lain dan memicu kebencian antar umat beragama.
Hal itu terjadi menurut Viva, karena pemikiran dan pemahamannya yang salah dan tendensius, terutama terhadap PAN yang lahir dari rahim reformasi menjunjung tinggi moralitas agama, kemanusiaan, dan kemajemukan.
PAN ujarnya, berasaskan Pancasila, bertujuan menegakkan nilai-nilai iman dan takwa, kedaulatan rakyat, keadilan sosial, kemakmuran, dan kesejahteraan dalam wadah NKRI.
“Jadi, PAN tidak memperjuangkan Indonesia sebagai Negara Khilafah, sebagaimana yang dituduhkan Viktor. Bagi PAN, sistem pemerintahan demokrasi dan bentuk negara nasional, sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah final. Tidak boleh diubah lagi,” kata Viva, lewat rilisnya, Jumat (4/8/2017).
Dia jelaskan, di politik, perbedaan pandangan politik antar-partai politik sudah menjadi bagian dari kehidupan demokrasi. Justru salah satu fungsi partai politik adalah memindahkan potensi konflik horizontal di masyarakat ke wilayah “konflik parlementarian”. Konflik akan terkanalisasi di lembaga politik, yaitu DPR. Lalu proses politik akan menentukan bagaimana keputusan politik akan ditetapkan.
“Viktor tidak meneladani Presiden Soekarno. Meskipun Soekarno berbeda pandangan politiknya dengan Hatta, tetapi Soekarno adalah pembela utama Hatta, jika Hatta didiskreditkan oleh siapa pun, berbeda kepentingan dan pandangan politik tidak menghilangkan rasa persaudaraan. Para founding father’s telah meletakkan tradisi demokrasi yang baik dan bermartabat. Harus diteladani oleh kita semua,” tegas Wakil Ketua Komisi IV DPR itu.
Pernyataan Viktor yang memaknai perbedaan pandangan politik di antara partai politik terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur X itu, telah disempitkan dengan pemikirannya sendiri yang destruktif dan anarkhis yang membahayakan nilai kemajemukan, toleransi, dan dapat merusak tradisi demokrasi.
“Sebagai pimpinan partai politik dan pejabat negara, sangat tidak etis jika Viktor mendiskreditkan eksistensi partai politik lain dan menebarkan api permusuhan yang mengeksplorasi keperbedaan agama di tengah masyarakat,” imbuhnya.
Namun, sebagai kawan, Viva menyarankan Viktor meminta maaf sebelum kasus ini menjadi persoalan hukum dan merebak serta memicu potensi konflik horizontal di masyarakat. (zul)
Komentar