Jakarta, Liputan.co.id – Presiden Joko Widodo berpotensi mengambil-alih posisi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto yang telah jadi tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, ketika dihubungi, Selasa (28/11). Menurut Pangi, Jokowi memiliki peluang besar menjadi orang nomor satu di Golkar.
“Sebaiknya Jokowi ambil alih Golkar, tidak ada dengan persoalan hukum dan Golkar pun akan terbantu, justru akan menaikkan elektoral,” kata Pangi.
Hal itu, kata Pangi, sangat-sangat mungkin terjadi mengingat tradisi Golkar sebagai partai kekaryaan yang hanya berada di pemerintahan.
“Ada kemungkinan itu, karena tradisi Golkar itu menjadi presiden. Kan partai kekaryaan, jadi kekaryaan di pemerintah,” terangnya.
Ditanya, bagaimana dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar terkait calon ketua umum Partai Golkar? Pangi menjawab, soal aturan calon Ketum Partai Golkar bisa saja berubah dan bergantung kesepakatan seluruh kader Golkar.
“Statuta politik saja itu (ADART soal Ketum Golkar), hanya formalitas saja, kalau semua sepakat bisa saja berubah, tergantung kesepakatan seluruh kader,” pungkasnya.
Komentar