Jakarta – Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian (Setjen-BK) DPR RI menerapkan kebijakan Working From Home (WFH) kepada pegawainya. Kebijakan WFH diambil menyusul meningkatnya sebaran virus corona atau covid-19. Bahkan menurut Sekjen DPD RI Indra Iskandar, pembukaan masa sidang yang akan berlangsung awal pekan depan, masih dalam tahap pengkajian, apakah nanti akan diundur atau tetap dijalankan sesuai jadwal.
“Menyangkut pembukaan masa sidang dalam Sidang Paripurna yang dalam jadwal persidangan berlangsung pada 23 Maret nanti, kami masih berkonsultasi dengan Pimpinan DPR RI, untuk kemungkinan-kemungkinan lain, apakah pembukaan masa sidang diundur atau tetap pada tanggal tersebut,” kata Indra dalam konferensi pers di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (16/3/2020).
Jika ada pertimbangan-pertimbangan lain, Indra memastikan, dalam waktu dekat pasti Pimpinan DPR RI akan melakukan proses konsultasi dengan seluruh Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Jika tidak ada perubahan, Setjen DPR RI memastikan segala bentuk antisipasi sebagai pencegahan akan dilakukan sesuai protap-protapnya. “Kalau tidak ada perubahan, tentu kami sudah menyiapkan berbagai protap-protap untuk menjaga kesehatan dan kebersihan Anggota Dewan yang hadir sehingga mungkin dalam beberapa hari ke depan kita sudah ada kepastian akan tetap atau ada arahan lain dari Pimpinan DPR,” ujar Indra.
Selain itu lanjut Indra, DPR RI juga membatalkan seluruh rencana kegiatan kunjungan kerja Anggota Dewan ke daerah-daerah mulai dari minggu lalu. Indra mengatakan kegiatan kunjungan daerah itu sudah dijadwalkan dan dianggarkan jauh-jauh hari. Namun, Setjen dan BK DPR RI harus membatalkan jadwal tersebut, termasuk agenda sosialisasi undang-undang. Untuk pembatalan itu, secara akuntabilitas pihaknya akan meminta surat keterangan, menyangkut pertanggungjawaban anggaran.
“Berkaitan dengan perjalanan Dewan dalam 14 hari terakhir memang ada, tetapi sudah dibatalkan, jadi tidak ada. Untuk perjalanan pegawai dipastikan tidak ada. Memang kita di awal-awal masa sidang ini, kita fokus pada persiapan kepentingan Dewan. Jadi agenda ke depan beberapa sudah dibatalkan, per minggu kemarin sudah ditunda, padahal sudah terjadwal dan teranggarkan, beberapa kegiatan sosialisasi undang-undang yang harusnya dilakukan Anggota Dewan juga dibatalkan,” pungkas Indra.
