Jakarta – Partai politik yang menang dalam Pemilu wajar dapat space yang lebih besar. Kalau itu tak terjadi, maka tak ada gunanya juga pemilu. Ribut-ribut politik selama ini, menurut pakar politik Philips J. Vermonte karena elite politik tak mau patuh dengan fatsun-fatsun politik sebagai konsekuensi dari pemilu secara demokratis.
“Namun, kepentingan politik itu bukan untuk dihindari tapi untuk dikelola. Apalagi ini space politik yang memang tak bisa dihindari tapi harus dikelola,” kata Philips dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI, “MPR Sebagai Rumah Kebangsaan”, di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta, Jumat (2/8/2019).
Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) ini menjelaskan, praktik dalam pengelolaan itu akan memunculkan bargaining yang harus transparan dan mengikuti fatsun-fatsun politik.
“Contoh mengelola bargaining itu dulu sudah dipraktikan oleh Ketua MPR RI saat itu Taufiq Kiemas di era pemerintahan Presiden SBY. Menurut saya Taufiq Kiemas itu figur yang melampaui zaman dan partainya, sehingga MPR sebagai payung DPR dan DPD mampu menjadi Rumah Kebangsaan,” ungkapnya.
Dia jelaskan, tugas besar MPR ke depan adalah mengawal prinsip-prinsip kenegaraan dan kebangsaan. “Ini yang belum terjadi dengan Pimpinan MPR lima tahun terakhir. Bahkan misalnya, ada suara dari Pimpinan MPR tentang non-muslim tak bisa jadi Gubernur DKI. Itu sudah melanggar hak-hak politik warga negara, sebab soal isu Sara dan kebangsaan sudah final di tahun 1945. Tapi dalam perjalannya malah mundur,” pungkasnya.
