LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Golkar Muhammad Fauzi mengatakan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai program bersama dan pembangunannya harus dilakukan secara serius.
Diingatkannya, tidak kurang dari setahun lagi, akan ada presiden baru terpilih, ketika Jokowi tak lagi menjadi Presiden, apakah pembangunan IKN akan tetap berlanjut?
“Program IKN ini bukan atas nama pribadi seorang presiden, tapi merupakan sebuah produk pemerintahan, karena itu harus ditindaklanjuti siapa pun nanti terpilih,” kata Fauzi dalam diskusi Empat Pilar MPR RI bertajuk “Keberlangsungan Pembangunan IKN Tanpa Haluan Negara”, di Media Centre DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/3/2023).
Ia mengakui perlu satu payung hukum kuat untuk menjaga keberlangsungan IKN, MPR mengkaji perlunya Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai pedoman pembangunan IKN. Namun, ia sependapat bahwa amendemen untuk memasukkan klausul PPHN, mesti dalam suasana yang sejuk.
Hal tersebutenurut Fauzi juga pernah disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Mengingat, saat ini sudah dekat menjelang Pemilu 2024.
Anggota MPR dari daerah pemiliham Sulawesi Selatan itu berharap setelah Pemilu 2024 nanti, PPHN sudah dapat dimuat dalam amendemen UUD 1945.
“Karena pada saat masuk di ruang-ruang yang sangat krusial seperti sekarang menjelang Pileg kemungkinan orang melihatnya lebih banyak dari sudut pandang politik, sehingga suasananya harus direda dulu, mudah-mudahan setelah 2024 kita sudah memiliki ya pikiran-pikiran atau pokok-pokok haluan negara yang kita harapkan itu sebagai sebuah pengganti GBHN,” pungkasnya.
Bersama Muhammad Fauzi juga tampil sebagai pembicara dalam diskusi tersebut, Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya, Jubir PKB Mikhael Benjamin Sinaga serta Pusat Studi Konstitusi (PUSaKo) Universitas Andalas Feri Amsari.
Komentar