Baleg DPR Ingatkan RPJPN Panduan Visi dan Misi 3 Pasangan Capres-Cawapres

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 akan menjadi panduan aturan hukum untuk melaksanakan rencana pembangunan selama 20 tahun ke depan.

Oleh karena itu, kata Anggota Badan Legislasi DPR RI Firman Subagyo, visi-misi tiga pasangan Capres-Cawapres yang berkontestasi pada Pilpres 2024 harus bisa menyesuaikan dan sinkronisasi.

“Setelah RPJPN itu nanti disusun oleh DPR, karena Surpres (Surat Presiden) sudah ada di DPR, dalam pelaksanaan lanjutan ke depan, maka Bappenas harus bisa mulai merancang apa kira-kira rencana pembangunan yang akan dilakukan per lima tahun oleh para calon presiden dan wakil presiden. Ini bisa dilihat dari visi-misi,” kata Firman, secara virtual, dalam Dialektika Demokrasi, bertajuk “RUU RPJPN Dianggap Mendesak untuk Keberlanjutan Pembangunan”, di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Menurut Politikus Partai Golkar itu, RPJPN 2025-2045 sangat strategis karena bergulir di tengah tahun politik jelang Pemilu 2024.

Dijelaskannya, RUU RPJPN 2025-2045 strategis karena akan menjadi landasan dalam menyongsong Indonesia Emas sehingga dalam penyusunannya harus mengedepankan langkah preventif terhadap sejumlah isu, salah satunya adalah terkait dinamika global.

“Kemudian juga kemajuan teknologi, kemudian adanya tren terhadap masalah yang terkait dengan kearifan lokal, kemudian juga tren yang terkait dengan adanya bonus demografi. Ini juga harus menyesuaikan semua terhadap masalah rencana pembangunan yang akan dilakukan,” jelas Firman.

Di acara yang sama, Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI Inosentius Samsul mengatakan, RPJPN ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman bagi para pemimpin Indonesia ke depan demi tercapainya Indonesia Emas 2045.

“Dokumen ini harus mengikat semua orang tidak hanya sekedar tertulis sebagai satu undang-undang tetapi betul-betul menjadi acuan, pedoman dan sekaligus yang mengarahkan siapa pun pemimpin ke depan dalam pelaksanaan pembangunan ini,” kata Inosentius.

Sensi sapaan beken Inosentius Samsul menegaskan bahwa dokumen RPJPN ini penting untuk disosialisasikan sehingga dokumen ini mengikat bagi kehidupan terutama pengambil kebijakan dan juga bagi masyarakat agar bisa mengkritik dan mengawal pembangunan.

“Dulu kita hidup dengan dokumen GBHN dan kita disuruh menghafal itu, jadi GBHN itu betul-betul ada buku sakunya, menurut saya penting supaya dokumen RPJP ini mengikat dan memengaruhi dan menjadi pedoman bagi siapa pun yang mau melaksanakan pembangunan dan mengkritisi pembangunan itu, maka dari itu sosialisasi sangat penting,” imbuh Sensi.

Komentar