LIPUTAN.CO.ID, Bogor – Badan Kerja Sama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI membangun satu tradisi baru dan terukur dalam menyampaikan pertanggungjawaban publiknya kepada mayarakat.
Tradisi baru dan terukur tersebut dilakukan BKSAP DPR RI dengan cara menyusun semua kegiatan strategisnya dalam empat buku yang diluncurkan pada Minggu, 28 September 2024, di Sentul, Bogor – Jawa Barat.
“Dua hari sebelum berakhirnya masa jabatan tahun 2024-2029, BKSAP DPR RI mendokumentasi kerja-kerja strategisnya dalam empat buku,” kata Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon, didampingi tiga Wakil Ketua BKSAP DPR RI yaitu Sukamta, Gilang Dhielafararez, dan Putu Supadma Rudana.
Buku-buku tersebut berjudul: “Membumikan Isu Internasional BKSAP Menyapa Kampus dan Masyarakat”; “Membela Palestina Perjuangan BKSAP dan Diplomasi Parlemen”; “Diplomasi PARLEMEN Memulihkan Myanmar Menjaga ASEAN”; “Diplomasi di Tengah Gejolak Dunia Perang BKSAP DPR RI di Kancah Parlemen Dunia”.
Dikatakannya, BKSAP DPR RI adalah vocal point Parlemen Indonesia dan berada paling depan dalam diplomasi Parlemen. Kewajiban yang sama juga berlaku untuk setiap anggota DPR RI.
“Selama 5 tahun, BKSAP DPR RI telah berusaha menjalankan tugas-tugasnya itu di Inter-Parliamentary Union (IPU), di forum regional Asia, Asean dan organisasi Parlemen OKI,” ujar Fadli Zon yang juga menjabat Ketua Eksekutif IPU.
Selama Indonesia menjabat Ketua Eksekutif IPU, lanjut Fadli Zon, DPR RI sudah menjalankan fungsinya menjadi tuan rumah untuk tujuh event Parlemen Internasional. “Event dua terakhir adalah Forum Parlemen Indonesia-Afrika Parlemen, dan Forum Parlemen Indonesia-Eropa,” ungkapnya.
Politikus Partai Gerindra itu juga menegaskan bahwa selama pandemi Covid-19 berlangsung, BKSAP DPR RI periode 2014-2019 dan 2019-2024 memang ada kendala oleh Covid-19 tersebut. Tapi kegiatan jalan terus melalui virtual.
Parlemen berbahasa Indonesia-Melayu
Selain itu, Fadli juga mengungkap bahwa BKSAP DPR RI telah menginisiasi Asosiasi Parlemen Berbahasa Indonesia-Melayu di dunia.
“Tapi prioritasnya di Asean dulu. Untuk itu, BKSAP DPR RI sudah menjumpai para pihak pengguna Bahasa Melayu di sejumlah kawasan. “Ada 340 juta pengguna Bahasa Melayu,” ungkapnya.
Fadli Zon berharap, semua hal baik yang sudah dilakukan dan diinisiasi oleh BKSAP DPR RI periode 2019- 2024 dilanjutkan oleh BKSAP periode berikutnya.
“Sebab, mayoritas negara di dunia menggunakan Sistem Parlementer. Sedangkan Indonesia menganut sistem presidensil. Tapi Parlemen Indonesia bisa dipakai untuk kepentingan diplomasi,” ujar Fadli.
Contohnya, ungkap Fadli, soal sawit Indonesia yang dituding merusak lingkungan, juga soal nikel. “Semua juga dijelaskan oleh BKSAP DPR RI. Sebab diplomasi bukan cuma tugas Kementerian Luar Negeri, tapi juga tugas Parlemen dalam rangka mencapai tujuan diploma Indonesia,” imbuh Fadli Zon.
Pimpinan BKSAP DPR RI yaitu Sukamta, Gilang Dhielafararez, Fadli Zon (Ketua BKSAP) dan Putu Supadma Rudana. Foto: Pimpinan BKSAP DPR RI.
Komentar