LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Philips J. Vermonte menyatakan pentingnya menjadikan pemikiran sebagai landasan utama diplomasi dan kebijakan luar negeri Indonesia.
Hal tersebut dikatakan Philips dalam peluncuran dan diskusi buku berjudul “New World, New Perspective, New Approach“, disusun Mardani Ali Sera yang diterbitkan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/5/2025).
Menurut pandangan analis hubungan internasional ini, buku New World, New Perspective, New Approach bukan sekadar laporan kegiatan, tapi menawarkan gagasan.
“Dan itu penting. Apalagi di tengah dunia yang berubah cepat, kita jarang berhenti sejenak untuk berpikir ulang: sebenarnya apa makna semua hubungan internasional yang kita jalankan ini?” kata Philips.
Philips menggarisbawahi bahwa pendekatan diplomasi Indonesia perlu melampaui rutinitas birokratis. Sejarah dan pemikiran mendalam para negarawan masa lalu, termasuk para duta besar yang juga penulis dan pemikir, harus menjadi inspirasi dalam membentuk arah baru kebijakan luar negeri.
Ia mencontohkan pemimpin Jerman pasca-Nazi yang membawa negaranya bangkit melalui diplomasi damai dan integrasi Eropa, serta mengutip pemikiran Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah yang menyatakan bahwa peradaban sering runtuh dari dalam, namun bisa pula oleh kekuatan luar yang lebih dominan.
“Politik luar negeri tanpa visi itu kosong. Dan buku ini efektif menyampaikan bahwa semua harus dimulai dari ide,” ujarnya.
Philips juga menyampaikan kritik konstruktif dengan mempertanyakan apakah realitas hubungan internasional saat ini benar-benar ‘baru’ atau hanya repetisi dari pola sejarah. Ia merujuk pada buku-buku pemikir global, termasuk karya Azar Gat dari Cambridge, yang menunjukkan bahwa sebelum dominasi pasca-Perang Dunia II, dunia pernah mengenal tatanan multipolar yang damai.
Menyoroti pentingnya diplomasi parlementer, ia menyambut baik peran BKSAP yang dapat memperkuat jaringan kerja sama internasional lintas provinsi dan negara bagian, serta memberi warna tersendiri dalam konstelasi diplomasi global.
“Diplomasi tidak hanya milik eksekutif. Parlemen juga punya peran penting. Untuk itu, Indonesia harus tetap menjalin hubungan dengan semua pihak demi kepentingan nasional. Jangan biarkan rivalitas kekuatan besar mendikte sikap kita,” kata Philips, dan menyitir pernyataan Presiden Prabowo Subianto: “Kita menjalin hubungan dengan siapa pun yang membantu kepentingan nasional.”
Komentar