LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen atau BKSAP DPR RI Himmatul Aliyah mengungkap fakta bahwa perempuan di Indonesia mengelola 64,5 persen UMKM, menyerap 97 persen tenaga kerja perempuan, dan berkontribusi 61 persen terhadap ekonomi nasional.
Di balik angka yang terlihat membanggakan itu, kata Himmatul Aliyah, ada persoalan yang belum terselesaikan yaitu mayoritas dari mereka masih terhalang akses permodalan, literasi digital yang terbatas, dan ketiadaan perlindungan sosial yang memadai.
Hal itu dikatakan Himmatul Aliyah dalam Dialogue Session II, forum 5th WAIPA Coordinating Committee Meeting, Senin, 27 April 2026 di Quezon City, Filipina, yang bertajuk “Accelerating Women’s Economic Leadership Through Gender-Responsive MSME Policies.”
“Ketika ekonomi global tidak adil, perempuan yang pertama terdampak dan paling lambat pulih. Guncangan dalam perdagangan, harga, dan pendapatan publik tidak pernah netral gender,” kata Himmatul, secara Daring di hadapan delegasi Parlemen se-ASEAN, dari Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/4/2026).
Menurut politikus Partai Gerindra itu, di banyak negara ASEAN, termasuk Indonesia, partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja formal masih rendah. Keterpinggiran itulah yang mendorong jutaan perempuan masuk ke sektor usaha mikro dan kecil sebagai satu-satunya jalan menuju kemandirian ekonomi.
“Namun, sekali masuk mereka menghadapi tembok struktural, yaitu sulitnya akses kredit dan bantuan keuangan untuk mengembangkan usaha, dan kesenjangan literasi digital antara laki-laki dan perempuan yang semakin memperlemah daya saing perempuan pelaku UMKM di era digital.
Ditegaskannya, DPR RI tidak berhenti pada diagnosis. Melalui UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, parlemen terus mendorong program peningkatan kapasitas dan akses pasar bagi pelaku usaha perempuan, khususnya di daerah perdesaan, agar perempuan dapat menikmati pasar yang lebih luas, bukan sekadar menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada.
Pemerintah Indonesia, lanjutnya, juga mendorong kolaborasi lintas-kementerian, lembaga, dan sektor swasta dalam empat program prioritas: literasi digital, literasi keuangan dan akses kredit, pendampingan UMKM yang dipimpin perempuan, serta penguatan Care Economy sebagai fondasi yang memungkinkan perempuan berpartisipasi penuh dalam kehidupan ekonomi.
“DPR RI menegaskan kembali komitmennya untuk mendorong penganggaran yang responsif gender dan pengawasan belanja negara, guna menutup kesenjangan gender di semua sektor dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu menegaskan perubahan paradigma yang ia bawa ke forum regional ini adalah perempuan bukan penerima manfaat, tapi penggerak ekonomi.
“Indonesia percaya bahwa memungkinkan perempuan untuk sukses dalam ekonomi adalah investasi strategis bagi masa depan negara dan kawasan kita,” pungkasnya.
Komentar